Hasto PDIP Ungkap Kartu Truf Ketum Parpol Ada yang Dipegang Penguasa

PDIP menilai Gibran Rakabuming Raka sudah membangkang lantaran tidak patuh kepada keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai banteng merah tersebut. Alih-alih mendukung keputusan itu, Gibran justru memutuskan maju menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, menghormati pendapat PDIP. Namun yang jelas, dia mengatakan, niat Gibran Rakabuming Raka baik, yakni membangun Indonesia bersama Prabowo.

"Saya rasa itu silakan dinyatakan kembali. Saya kira yang penting dari kita niatnya nawaitunya baik, dari Pak Gibran ingin berjuang bersama Pak Prabowo," kata Rosan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Dia pun memuji duet dari Prabowo-Gibran. Menurut dia, pasangan ini saling melengkapi dan bisa menyerap semua aspirasi dari kalangan manapun.

"Ini pasangan lengkap, dari semua unsur, dari junior sampai senior ada, pasangan ini bisa serap semua aspirasi yang ada. Karena kalau anak muda ngomong dengan anak muda pasti lebih nyambung," ucap Rosan soal omongan PDIP.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah bicara mengenai kejelasan status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. Basarah yakin putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah memahai aturan di PDIP.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," kata Basarah di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Basarah menjelaskan, dalam konteks pemilu dan pilpres, kongres PDIP sudah memutuskan memberikan mandat kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, Megawati diberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal capres da cawapres yang akan diusulkan atau diusung PDIP.

Kini, lanjut Basarah, Megawati sudah menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan kongres untuk memutuskan Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Dengan hal ini, seluruh kader wajib mematuhinya.

"Termasuk Mas Gibran wajib hukumnya mematuhi, untuk mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu," ujarnya.

Maka, Basarah menegaskan, bila ada kader yang mencalonkan di pilpres di luar garis keputusan partai, maka hal itu adalah pembangkangan.

"Bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik," tuturnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com